P3kinews.com – Padang Lawas,
Senin 11 Agustus 2025 Lingkaran Aktivis Mahasiswa Pilihan Sumatera Utara (LIMPA SUMUT) mengepung Kejaksaan Negeri Padang Lawas, menuntut pengusutan tuntas dan tanpa kompromi atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2023 di Puskesmas Tanjung Botung, Kecamatan Barumun.
Dana BOK bukanlah uang mainan yang boleh diselewengkan untuk mengisi kantong segelintir oknum yang tamak dan tak beretika. Dugaan penyimpangan ini telah menghancurkan hak rakyat atas kesehatan yang dijamin oleh negara, dan merupakan penghinaan terhadap amanah publik serta hukum yang berlaku, seperti diatur dalam Permenkes No. 43 Tahun 2019, Permenkes No. 21 Tahun 2020, dan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009.
“Kami menuntut Kejari Palas berhenti bermain mata dengan koruptor. Jangan sampai Kejari jadi tempat berlindung para maling dana rakyat!” seru Fahri, Ketua LIMPA SUMUT, dengan suara lantang dan penuh amarah.
Koordinator aksi, Ahmad Padlan, menambahkan dengan nada menggigit: “Dana BOK yang mestinya untuk nyawa rakyat, malah dibabat habis oleh para pencuri berdasi. Kami tidak akan diam. Jika hukum tak ditegakkan, kami akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ini bukan sekadar pelanggaran, ini pengkhianatan!”
Tuntutan LIMPA SUMUT:
Usut tuntas dugaan korupsi dana BOK 2023 di Puskesmas Tanjung Botung secara transparan dan tanpa tebang pilih, Panggil dan periksa seluruh pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu, Umumkan hasil penyelidikan kepada publik secara terbuka sesuai UU No. 14 Tahun 2008.
Berikan hukuman maksimal bagi para koruptor sesuai ketentuan UU Tipikor, Pastikan seluruh kerugian negara dikembalikan dengan segera.
Aksi ini berlangsung dalam pengawalan ketat aparat keamanan dan mendapat sorotan luas dari media massa, menandakan bahwa masyarakat kini menuntut keadilan dengan suara lantang.
Menanggapi tekanan publik, Kasubsi Intel Kejari Palas, Sadikin Daulay, menyatakan: “Kami mengapresiasi aspirasi mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan resmi secara profesional dan transparan.”
Namun, Fahri menegaskan:
“Janji tanpa aksi adalah penghinaan bagi rakyat. Jika Kejari gagal bertindak, kami akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar dan suara yang lebih menggema. Korupsi dana kesehatan bukan hanya kejahatan, tapi pembunuhan lambat terhadap masa depan rakyat!” (red)
