P3kinews.com – Labuhanbatu Utara Sumut
Jeritan petani di Kecamatan Kualuh Ledong, Labuhanbatu Utara (Labura), kini semakin nyaring. Harga pupuk bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang hidup, justru meroket tajam di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Situasi ini bukan hanya membebani petani, melainkan juga menguak dugaan praktik mafia pupuk yang terstruktur, melibatkan manipulasi data e-RDKK dan permainan agen nakal.
Harga Jual di Lapangan Lebih Mahal dari HET
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024, HET pupuk bersubsidi tahun 2025 sudah jelas:
Urea: Rp2.250 per kg (atau Rp112.500 per sak)
NPK Phonska: Rp2.300 per kg (atau Rp115.000 per sak)
Namun, di lapangan, harga pupuk melonjak drastis. Petani harus merogoh kocek lebih dalam, membayar Rp160.000 per sak untuk Urea dan hingga Rp180.000 per sak untuk NPK. Kenaikan harga ini secara langsung memotong keuntungan petani, mengancam produktivitas panen, dan mempertaruhkan ketahanan pangan lokal.
Dua agen pupuk yang diduga menjadi biang keladi kenaikan harga ini adalah UD. SERIBU TANI dan UD. SUMBER REZEKI. Dalih mereka, biaya transportasi dan bongkar muat menjadi alasan harga melambung. Namun, alasan ini dianggap tidak masuk akal mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk distribusi hingga ke kios resmi. Praktik ini dinilai sebagai cara “mencuri” keuntungan besar dari keringat petani kecil. Manipulasi e-RDKK: Akar Masalah yang Lebih Dalam
Di balik kenaikan harga yang tak wajar, terungkap dugaan praktik licik yang lebih sistematis: manipulasi e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Dokumen ini adalah kunci yang menentukan alokasi pupuk bersubsidi. Namun, ada indikasi dokumen ini sengaja dimanipulasi oleh oknum tak bertanggung jawab untuk memuluskan keuntungan agen dan kelompok tertentu. Modus yang dipakai, diduga dengan mengatur daftar penerima dan jumlah alokasi pupuk demi kepentingan pribadi. Seorang petani padi dari kelurahan Tanjung ledong yang memilih anonim, mengungkapkan, “Kami sangat tertekan. Harga pupuk mahal, hasil panen bisa anjlok. Hidup kami semakin sulit.”
Senada dengan itu, S, petani dari Desa Teluk Pulai Dalam, menambahkan, “Subsidi ini untuk bantu kami, tapi malah jadi ladang bisnis kotor. Pemerintah harus turun tangan, jangan cuma diam.”
Petani Mendesak APH dan Pemerintah Bertindak Cepat, Masyarakat dan petani di Kualuh Ledong mendesak aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait untuk mengambil langkah tegas. Beberapa tuntutan utama mereka antara lain:
Tindak Tegas Agen Nakal: Tangkap dan proses hukum agen yang menjual pupuk di atas HET.Sidak Mendadak: Lakukan inspeksi mendadak ke kios dan distributor untuk memeriksa praktik jual-beli yang ada.
Audit e-RDKK: Lakukan audit menyeluruh untuk membersihkan data e-RDKK dari praktik manipulasi dan korupsi. Cabut Izin Operasional: Cabut izin agen yang terbukti merugikan petani.
Permasalahan ini bukan sekadar soal harga, tetapi menjadi ujian bagi komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat kecil. Jika praktik mafia pupuk terus dibiarkan, bukan hanya harapan petani yang hancur, tetapi juga ketahanan pangan nasional akan terancam. Penegakan hukum dan pengawasan yang ketat adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan hak petani dan memastikan subsidi pupuk benar-benar tepat sasaran. (Tim)
