P3kinews.com – Medan
Jumat, 19 September 2025, Mahasiswa Peduli Keadilan Sumatera Utara (MPK-SUMUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Ependi Nasution, ini merupakan bentuk desakan agar Kejatisu mengusut tuntas dugaan penyimpangan distribusi dan penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Padang Lawas.
Dalam pernyataannya, Ependi menyebutkan bahwa pihaknya bersama ratusan peserta aksi menuntut Kejatisu untuk memeriksa tujuh kios pupuk yang diduga melakukan praktik penjualan di atas HET, yakni:
1. UD. HSB – Pasar Huristak
2. UD. Sahabat Tani – Pasar Huristak
3. UD. Sinar Jaya II – Tobing Jae
4. UD. Tani Maju – Tarsihoda Hoda
5. Putri Wahyuni – Paran Toga
6. UD. Rasyid – Ganal
7. UD. Tani Jaya – Tarsihoda Hoda
“Kami mendesak Kejatisu untuk tidak ragu dalam menindak para pelaku yang mencoba bermain dengan kebutuhan dasar petani. Jika hal ini dibiarkan, maka petani kecil akan semakin terpuruk,” tegas Ependi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 dan keputusan terbaru yang berlaku sejak 1 Januari 2025, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, yaitu: Urea Rp 2.250/kg, NPK Rp 2.300/kg, NPK khusus kakao Rp 3.300/kg, dan pupuk organik Rp 800/kg. MPK-SUMUT menilai, dugaan penjualan pupuk di Padang Lawas melebihi ketentuan harga tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius yang harus segera diusut.
Lebih lanjut, MPK-SUMUT juga mendorong agar Kejatisu menekan Kadis Pertanian Padang Lawas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para distributor dan kios pupuk. Jika terbukti melakukan penjualan di atas HET, maka tindakan tersebut diduga melanggar ketentuan pidana perdagangan ilegal sesuai UU Nomor 7 Tahun 2024 beserta aturan turunannya.
Menurut MPK-SUMUT, aksi ini adalah wujud kepedulian mahasiswa terhadap nasib petani kecil, sekaligus bentuk dukungan nyata terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. (Red)
